ombang protes di berbagai kota besar Indonesia semakin memanas pasca kebijakan pemerintah terkait tunjangan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan sejak akhir Agustus 2025. Pemicu kemarahan publik adalah bocornya dokumen anggaran DPR yang memperlihatkan alokasi miliaran rupiah untuk tunjangan anggota legislatif, sementara subsidi BBM dan pangan justru dikurangi.
Situasi semakin tegang ketika video aparat menabrak seorang driver ojek online saat unjuk rasa beredar di media sosial. Publik marah besar, dan tagar #KeadilanUntukAffan menjadi trending di Twitter dan Instagram.
Menurut laporan Human Rights Watch, sedikitnya 10 orang tewas, 20 orang hilang, dan lebih dari 3.000 demonstran ditahan oleh aparat. Aktivis HAM mendesak pemerintah segera melakukan investigasi independen terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan aksi.
Para demonstran tidak hanya menolak tunjangan DPR, tetapi juga menuntut perbaikan kesejahteraan pekerja informal, perlindungan sosial, dan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. Sejumlah organisasi seperti BEM SI dan Gebrak turut memimpin aksi nasional.
Jika pemerintah gagal merespons tuntutan publik, potensi eskalasi konflik sosial sangat besar. Investor asing mulai menahan diri, pasar saham mengalami koreksi tipis, dan nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS.
Leave a Reply