Sejak pertengahan 2025, Indonesia dilanda gelombang protes nasional yang dipicu oleh berbagai isu: harga kebutuhan pokok, tunjangan anggota legislatif, ketidakadilan sosial, dan persepsi bahwa elit politik jauh dari realitas rakyat.
Insiden yang menyulut kemarahan publik adalah ketika terungkap bahwa DPR memberikan tunjangan perumahan setiap anggota dewan setara hampir sepuluh kali upah minimum Jakarta, ditambah fasilitas perjalanan dinas, perjalanan luar negeri, dan fasilitas lainnya. Publik memandang ini sebagai bentuk ketimpangan yang tidak bisa dibenarkan dalam kondisi ekonomi sulit.
Demonstrasi meluas ke berbagai kota, tidak hanya di Jakarta. Beberapa gedung kantor pemerintah daerah dan parlemen dibakar/salah digunakan, bentrokan terjadi antara massa dan aparat keamanan, serta laporan korban jiwa.
Presiden Prabowo Subianto merespons protes ini dengan reshuffle kabinet. Lima menteri diberhentikan, termasuk Menteri Keuangan dan Menteri Keamanan. Sri Mulyani Indrawati digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Pemerintah juga mencabut beberapa fasilitas atau tunjangan yang dianggap berlebihan seperti tunjangan hunian, membatasi perjalanan dinas/rangkap tugas yang tidak esensial, serta meninjau ulang regulasi terkait hak-hak pejabat publik agar lebih transparan.
Publik secara umum mendukung tindakan-tindakan pemangkasan fasilitas elit dan menuntut reformasi yang lebih nyata. Survei menunjukkan bahwa mayoritas warga berharap perubahan sistemik, bukan hanya perubahan figur.
Protes nasional kini menjadi titik kritis bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Reshuffle saja tidak cukup — banyak pihak yang menuntut agar perubahan fundamental dilakukan. Bila langkah-langkah konkret tidak cepat diambil, tekanan publik dan sosial akan terus meningkat. Pemerintah perlu merespons tidak hanya dengan kebijakan simbolis, namun kebijakan yang membawa keadilan, transparansi, dan kesejahteraan yang nyata.
Leave a Reply